Kepada Siapa Anda Berpihak, Tuan?

Oleh T. Nugroho Angkasa S.Pd

Tingkat radikalisasi di Indonesia berbanding lurus dengan suhu politik di Timur Tengah. Pergolakan sosial menuntut lengsernya para tiran di negeri pengekspor minyak dunia tersebut niscaya berdampak pada peningkatan eskalasi aksi-aksi kekerasan di negara kita. Pada 2010 silam, setidaknya telah terjadi 262 kasus kekerasan berkedok agama dari Sabang sampai Merauke (Setara Institute, 2010).
Masih lekat dalam ingatan kolektif bangsa ini tragedi kemanusiaan yang menimpa Ahmadiyah, Syiah, HKBP Filadelfia, GKI Yasmin, Gereja Katolik Bukit Duri, dll.
Rezim yang berkuasa di Timur Tengah tentu merasa panik. Selama ini mereka mengira bahwa mekanisme stick and carrot (cambuk dan wortel) bisa meneror dan/atau meninabobokan rakyat. Tapi faktanya, ancaman tembak di tempat dan gelontoran petro dollar tak kuasa meredam aksi massa menuntut pergantian pucuk tampuk kepemimpinan.
Dulu minimnya SDA (Sumber Daya Alam) menjadi kalkulasi tersendiri bagi pihak penguasa. Walaupun harga minyak bumi terus membumbung tinggi, tapi bahan bakar fosil tersebut tetap tak bisa diperbaharui lagi. Sekali habis, solusi satu-satunya ialah mencari alternatif lain. Ironisnya, butuh waktu ribuan tahun untuk “membuat” minyak bumi. Dan, hanya proses alam-lah yang bisa melakukannya.
Kini, pihak penguasa masih memiliki cukup tabungan untuk membayar tentara dan menyuap rakyat dengan hibah tak terbatas. Tapi sampai kapan modus operandi semacam itu bisa dilakukan?  Pasokan minyak kian menipis karena situasi keamanan tak stabil. Bahkan pergolakan sosial turut mengganggu proses produksi dan distribusi minyak. Alhasil, pemasukan kas negara juga berkurang drastis.
Selain itu, ketimpangan sosial antara penguasa dan rakyat nyatanya menyulut api revolusi yang lebih dahsyat. Selama ini, penguasa di sana terdiri atas keluarga raja, kaum pengusaha, para ulama serta militer. Mereka menguasai 80 persen aset bangsa. Sedangkan 20 persen sisanya, diperebutkan oleh rakyat. Inilah kondisi obyektif yang potensial melahirkan pelopor perubahan sosial lewat proses revolusi demokratik.

Invasi Modern
Negara-negara di daerah Afrika dan Asia menjadi incaran Arab Saudi. Misalnya di Sudan, tanah tersubur mereka disewa selama 80 tahun. Luas wilayahnya mencapai 800.000 hektar lebih. Dengan demikian setidaknya satu generasi penduduk setempat akan terpuruk dalam jurang kemiskinan. Kenapa? Karena tanah yang menjadi sumber produksi mereka tak ada lagi, sudah disewakan oleh pihak penguasa kepada pihak asing. Di Indonesia, tepatnya di Indonesia bagian Timur di daerah Papua, sudah mulai ada tawaran untuk model penyewaan tanah seperti itu juga.
Namun yang namanya pengusaha, yang terpenting baginya ialah meraup untung sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Mereka mencari cara agar bisa menguasai lahan-lahan tersubur dan juga kandungan mineral di bawah perut bumi kita. Kalau dulu Belanda menggunakan invasi militer, sekarang Arab Saudi memakai jalur budaya. Sentimen keagamaan-lah yang dipakai. “Kita sama-sama satu umat.”
Padahal sejatinya, Arab Saudi masih memberlakukan sistem monarki absolut. Suara Raja ialah suara Tuhan. Sedangkan secara sistem keberagamaan, mereka masih menganut paham Wahabi. Doktrinnya sederhana tapi mengerikan, yakni menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pun termasuk membunuh, memfitnah dan menganiaya orang lain. Itu semua halal dilakukan terhadap kaum kafir. Kaum kafir disini berarti siapa saja yang berseberangan dengan pihak penguasa dan alim ulama Wahabi.
Ironisnya, ada anak-anak bangsa yang dimanfaatkan untuk membuat onar dan menebarkan paham kekerasam tersebut. Tentu dengan bayaran tertentu serta iming-iming bertemu bidadari di surga. Padahal budaya leluhur kita begitu menghargai kebhinnekaan. Saling hidup berdampingan walau berbeda agama, suku, ras dan golongan. Bila di dunia ini kita tak bisa berdamai dengan tetangga sebelah, bagaimana bisa hidup damai di surga?
Lebih lanjut, secara sistemik struktural juga ada upaya mengganti dasar negara Pancasila, mengamandemen pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Semua disesuaikan dengan rujukan utama mereka. Tak lain ialah UUD Arab Saudi dan doktrin Wahabi. Terbukti dari pengesahan UU Pornografi, SKB 3 Menteri, pelarangan Ahmadiyah, Syiah, HKBP Filadelfia, GKI Yasmin, Gereja Katolik Bukit Duri, dan penerapan perda syariah di pelbagai daerah.
Secara lebih mendalam, sejatinya motif utama mereka sekedar meraup keuntungan dan kekuasaan. Agama hanya dipolitisasi dan dibisniskan. Kenapa? agar mereka tak perlu lagi menyewa lahan-lahan tersubur di Indonesia. Mereka hendak menjadikan Bumi Pertiwi sebagai ladang Arab Saudi.
Dalam konteks ini, visi pluralisme dan suara vokal yang setia pada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 menjadi musuh utama mereka.  Sebut saja kasus Anand Krishna, pelecehan seksual hanya kedok untuk membungkam perjuangan kebangsaan dan kemanusiaan dari Yayasan Anand Ashram (berafiliasi dengan PBB, 2006). Terwujudnya masyarakat yang sadar bahwa perbedaan ialah sebuah keniscayaan sekaligus kekayaan yang dapat membuyarkan semua agenda terselubung mereka. 
Hingga artikel ini ditulis, Anand Krishna masih mendekam di LP Cipinang, Jakarta sejak 16 Februari 2013 silam. Sudah hampir 3 bulan penulis 160 buku tersebut tak menghirup udara bebas. Kini kasus tersebut telah menjadi sorotan dunia internasional.
Akhir kata, di abad ke-21 ini pemerintah Indonesia musti belajar dari fakta sejarah tersebut. SBY harus berani bersikap tegas. Sekarang atau tidak sama sekali. Pilihannya jelas, “Hendak memilih visi kebangsaan/pluralisme atau membiarkan republik tercinta ini dibajak kaum radikal berkedok agama. Kepada siapa Anda berpihak, Tuan? 

T. Nugroho Angkasa S.Pd,
guru Bahasa Inggris dan Penulis Lepas. Tinggal di Yogyakarta

0 Response to "Kepada Siapa Anda Berpihak, Tuan?"

Post a Comment