Pemilu 2014 Butuh Pemimpin Pancasilais

Semarang-WAWASANews.com
Popy Dharsono (tengah), dalam Focus Group
Discussion
 IAIN Walisongo Semarang, (20/07) (Arifin)
Konflik antara Sunni-Syiah yang terjadi di desa Nangkernang, Sampang Madura, merupakan konflik lama yang hingga kini belum bisa teratasi. Diskriminasi terhadap kebebasan berkeyakinan yang dapat terlihat dari sulitnya beberapa pemeluk agama minoritas ketika ingin mendirikan rumah ibadah, sampai saat ini masih juga menjadi perbincangan hangat dalam beberapa forum seminar atau diskusi akademik di kampus-kampus.
Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dengar Pendapat Mahasiswa, Ormas dan Akademisi Tentang Empat Pilar Bangsa Indonesia”, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Poppy Susanti Dharsono mengatakan, tidak kunjung usainya konflik sosial kemasyarakatan disebabkan oleh problem kepemimpinan yang tidak menjalankan agama dengan benar. Bahkan, terkadang mereka menggunakan klaim agama untuk mengesahkan segala keputusan yang akan diambil.
“Mereka tidak menjalankan religiusitas sesuai dengan ajaran Islam. Mereka telah mencoreng nama baik Islam,” ujarnya di Audit I kampus I IAIN Walisongo Semarang, Sabtu (20/07/2013).
Pakar Politik dan Dosen Ketatanegaraan IAIN Walisongo Semarang Nur Syamsuddin sebagai pembicara kedua dalam forum itu mengatakan, konflik yang ada di Indonesia terjadi karena tiga hal: pertama, absensi pemerintah dalam problem-problem yang ada di masyarakat.
“Dalam konflik Syiah Sampan, misalnya, pemerintah tidak selalu ketinggalan. Padahal kita tahu polisi sekarang sudah canggih. Tapi faktanya, kecanggihan itu tidak terlihat untuk kasus Syiah,” terang Syamsuddin.
Kedua, tidak adanya keadilan pemerintah terhadap rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Ketiga, lemahnya penegakan hukum. Hukum tidak memihak pada kebenaran, tetapi bersifat diskriminatif.
“Hukum saat ini hanya tajam ke bawah, tapi atasnya tumpul,” tambahnya
Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dianggap memiliki peran penting untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi. Setidaknya ada lima hal yang ditawarkan oleh Syamsuddin; pertama, Implementasi nilai-nilai pancasila secara dinamis yang berkaitan dengan religiusitas, humanitas nasionalisme dan sosialisme; kedua, revitalisasi konstitusialisme; ketiga, NKRI adalah final; keempat, mengartikan ulang Bhinneka Tunggal Ika, dan kelima, pemilu 2014 harus menjadikan empat pilar Indonesia sebagai traktat tertinggi, benar-benar memilih pemimpin, bukan penguasa.
“Pemilu 2014 membutuhkan pemimpin yang pancasilais religius yang menjamin kebebasan beragama, menjunjung tinggi dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), nasionalitas sejati, demokrasi masyarakat serta adil dalam mengambil keputusan,” katanya. (Arifin)

Post a Comment