Mempertanyakan Kemerdekaan Pangan

Oleh Mirawati Uniang

Saat ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran kabinetnya sedang pontang panting menyelamatkan nilai tukar rupiah yang terus terpuruk. Rupiah terjun bebas ke titik terendah hingga menyentuh level Rp. 11.000 per dollarnya. Ini mungkin menjadi kado perayaan 17 Agustus terburuk bagi SBY menutup dua periode kepemimpinannya.
Menyudahi masa jabatannya sebagai presiden pada April 2014 mendatang, SBY memang menghadapi banyak masalah dan meninggalkan sejumlah pe-er untuk presiden selanjutnya. Kado pahit lainnya adalah terus meningkatnya impor produk pangan. Akibatnya, neraca berjalan terus mengalami defisit dan ikut berkontribusi terhadap sekaratnya nilai tukar rupiah.
Kondisi ini sekaligus menyisakan sejuta tanya. Salah satunya, 68 tahun sudah kita merdeka secara yuridis, sudahkah kita memiliki kedaulatan atau kemerdekaan penuh dalam segala hal? Buktinya, untuk urusan perut (baca: pangan) saja kita masih bergantung kepada negara lain. Kedaulatan pangan kita tergadai!
Pada 16 Juli 2013 kemarin, dengan dalih menstabilkan harga dan stok daging sapi, melalui Badan urusan logistik (Bulog), pemerintah melakukan impor daging sapi sebanyak 12 ton.  Disusul sehari kemudian dengan operasi pasar di 48 titik di Jakarta. Sesuai rencana Kementerian Perdagangan menargetkan untuk tahun 2013 ini, kuota tambahan impor daging sapi sebanyak 20 ribu ton.
Selain daging sapi, cabe merah adalah komoditas berikutnya yang masuk dalam daftar impor pangan pemerintah. Menurut Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, pemerintah akan segera melakukan impor cabe merah sebanyak 4.000 ton dan bawang putih sebanyak 16 ribu ton.
Tidak main-main, pemerintah sepertinya jor-joran melakukan impor komoditas pangan. Tak hanya cabe, bawang putih dan daging saja. Beberapa bumbu dapur lainnya juga masuk daftar impor, diantaranya cabe rawit, bawang merah, daging ayam dan beras. Lagi-lagi, alasan pemerintah untuk menstabilkan harga! Ditengarai, melonjaknya harga komoditas yang akan diimpor pemerintah tersebut antara lain disebabkan oleh kegagalan panen karena cuaca ekstrim.
Miris dan ironis! Sungguh  rasanya kita tak percaya, negeri yang subur, dan terkenal dengan keelokan alamnya yang menyimpan begitu banyak sumber daya alam, ternyata menjadi pengimpor berbagai komoditas yang seyogianya tumbuh subur di negeri ini. Dulu, kita sering dininabobokkan bahwa negeri kita ini subur, kaya dan potensial. Jargon itu selalu dimamahbiak mulai dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Siapa sangka, kenyataan berbicara lain. Jauh panggang dari api. Meski sumber alamnya berlimpah, tapi kita hidup dari belas kasihan bangsa lain. Sejumlah aset dan sumber daya alam kita tergadai ke tangan asing. Hutang negara kian membengkak, hingga per Maret 2013 menjadi Rp 2.036 triliun. Meski merdeka secara defacto dan de yuridis, kenyataannya kita sangat bergantung  kepada asing, bahkan kita nyaris tidak memiliki kedaulatan dalam hal pangan sekalipun. Sungguh tragis!
Alasan pemerintah melakukan impor terhadap sejumlah komoditas pangan pun terasa basi alias klise.  Dua alasan yang dikemukakan yakni gagal panen akibat cuaca ekstrem dan mengendalikan stabilitas harga pangan nasional.
Dalam perspektif masyarakat awam, langkah pemerintah melakukan impor beberapa komoditas pangan tentu sulit dimengerti. Diperluasnya keran impor menandakan keberpihakan pemerintah terhadap petani semakin dipertanyakan. Apakah impor menyelesaikan permasalahan?

Langkah Instan    
Seperti yang sudah diprediksi, kenaikan BBM menjadi pemicu meroketnya harga semua kebutuhan pokok. Tingginya laju inflasi, membuat harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi tidak terkendali. Sekarang, ditambah pula kondisi rupiah yang sedang sakit. Meski pemerintah membuat skema stabilisasi nilai rupiah, nyatanya tak berhasil signifikan. Harga yang tidak terkendali membuat pemerintah panik dan mengambil langkah instan. Ujung-ujungnya, impor produk pangan menjadi langkah instan namun dianggap jitu untuk mengatasi persoalan harga dan kelangkaan pangan.
Sayangnya, langkah impor produk pangan yang digadang-gadang pemerintah mengatasi kelangkaan stok serta menstabilkan harga, terlalu prematur bahkan tidak tepat sasaran.  Ibarat sakit kepala, impor hanya mengurangi persoalan tapi tidak menuntaskan akar masalah yang sesungguhnya.  Belum apa-apa, impor sudah bermasalah. Seperti impor daging sapi yang sampai di Indonesia pertengahan Juli ini, pedagang dan konsumen banyak yang menolak. Alasannya bermacam-macam, diantaranya daging impor lebih banyak lemak, banyak air dan kurang bagus jika dibuat produk olahan seperti bakso. 
Sebetulnya, pemerintah –jika mau– masih bisa menempuh upaya lain untuk mengatasi kelangkaan stok pangan. Jika sumber permasalahan adalah kurangnya produksi petani akibat cuaca, kenapa tidak memilih lebih memberdayakan para petani? Banyak dana stimulant dari kementerian terkait yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau menambah skil mereka. Juga terdapatnya sejumlah lahan tidur yang tidak digarap, pemberdayaan sarjana pertanian pedesaan dan lain sebagainya. Kenapa harus buru-buru dengan melakukan impor dalam jumlah besar?
Getolnya pemerintah melakukan impor pangan semakin menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani dan juga rakyatnya. Pemerintah lebih memilih “menyelamatkan” para pemilik kartel daripada jutaan nasib rakyat jelata.  Tak bisa dipungkiri, ketidakstabilan harga sejumlah komoditas vital di pasaran, tak lebih dari permainan para pemilik kartel, yang dengan seenaknya mengkatrol harga.
Karenanya, membuka peluang impor seluas-luasnya hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pihak tertentu. Pihak-pihak yang selalu berharap fee dari proyek tersebut. Masih lekat dalam ingatan, bagaimana kasus daging sapi impor yang menjerat petinggi sebuah partai politik ke ranah hukum. Patut mengemuka sebuah tanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam masalah impor ini.  
Jika dibiarkan terus, maka bukan hanya pemerintah yang distir oleh kartel yang mirip tengkulak itu, tapi juga kedaulatan pangan di negeri ini. Maka sebentar lagi pepatah yang mengatakan, ayam mati kelaparan di lumbung padi akan benar-benar menjadi kenyataan.

Mirawati Uniang, Freelance Writer, Tinggal di Padang, Sumbar

Post a Comment