Cerita dari Balik Tembok Pengasingan

Oleh  Thomas Utomo 

Judul      :     Gerwani
Penulis    :     Amurwani Dwi Lestariningsih
Penerbit  :     Kompas Media Nusantara
Cetakan  :     September 2011
Tebal      :     xxviii + 300 halaman
ISBN      :     978-979-709-602-1

Gerwani—singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia—adalah organisasi wanita terbesar dalam sejarah gerakan wanita di Indonesia. Pada mulanya, Gerwani berasal dari Gerwis, kependekan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar, yang didirikan 6 Juni 1950. Tahun 1954, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani. Perubahan nama itu juga diiringi perubahan orientasi organisasi. Dari semula untuk kepentingan-kepentingan sosial berubah menjadi organisasi yang memfokuskan diri pada kepentingan politik. (hlm. 44).
Dalam perkembangan selanjutnya, Gerwani banyak bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu sangat populer di kalangan rakyat. Hingga meletus tragedi 30 September 1965. Menyusul penangkapan para anggota PKI, para anggota Gerwani juga turut ditangkapi aparat rezim Orde Baru karena dianggap sebagai organisasi onderbouw PKI—meski kenyataannya tidak demikian.
Harian Angkatan Bersendjata, Berita Judha, dan Kompas menyebutkan bahwa Gerwani adalah organisasi wanita yang bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan enam jendral dan satu perwira menengah di Lubang Buaya. Koran-koran mempropagandakan Gerwani dengan citra perempuan yang sama sekali bertentangan dengan segala nilai wanita Indonesia. Berikut kutipan yang dapat menggambarkan suasana yang diciptakan surat kabar pada saat itu,
“Dokter orang-orang Gerwani yang dengan Gillette telah memotong kemaluan jendral-jendral kita yang gagah berani di Lubang Buaya itu. Seperti para pembaca tentu ingat, orang-orang Gerwani telah menari-nari dengan telanjang bulat seperti orang-orang primitive liar membunuh para pahlawan kita secara biadab.” (hlm. 74).
Kelak puluhan tahun kemudian, penelitian Saskia Eleonora Wieringa menunjukkan, sebagai organisasi wanita, Gerwani tidak terlibat dalam kudeta 1965; meskipun pada saat itu memang benar Gerwani mempunyai hubungan dekat dengan PKI. (hlm. 67).
Para anggota Gerwani yang ditangkap kemudian diisolasi di kamp tahanan politik khusus wanita di Plantungan, Kendal, Jawa Tengah. Padahal sesungguhnya, sebagian dari mereaka yang tertangkap hanyalah korban prasangka dan kecurigaan semata. Mereka sama sekali bukan anggota organisasi itu.
Kehidupan para tahanan politik wanita di Plantungan sarat dengan tindak kekerasan: fisik maupun mental. Di sana mereka dijaga oleh para tentara yang semuanya laki-laki. Pelecehaan seksual dan perkosaan tak jarang menimpa mereka. Beberapa di antaranya bahkan sampai hamil dan melahirkan di kamp tahanan yang semula merupakan rumah sakit bagi penderita lepra. (hlm. 227).
Salah satunya Nining, tahanan politik yang kerap dimintai “jatah” oleh komandan kamp yang dijuluki Raja Plantungan. Nining biasanya diajak pergi pada pagi hari dan tiba di kamp malam hari. Setelah bepergian dengan komandan, Nining biasanya selalu makan nanas yang diyakini manjur untuk mencegah kehamilan. (hlm. 230).
Di samping itu, semua tahanan politik juga dikenai kewajiban kerja rutin di ladang atau di peternakan, selain piket menyiapkan makanan bagi teman-teman tahanan politik lainnya. Para tahanan politik juga diharuskan mengikuti pembinaan mental ideologi agar lepas dari paham komunis yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Untuk keperluan itu, Kodam VII/Diponegoro bekerja sama dengan Departemen Agama dan Kehakiman. Materi pembinaan ideologi yang disampaikan petugas rohaniawan menggunakan metode ceramah yang selalu menakut-nakuti tentang surge dan neraka serta selalu mengatakan bahwa tahanan politik itu ateis.
“Kami semua ya beragama. Meski selalu dituduh ‘PKI ateis’, kami semua ya beribadah. Meski ada yang menuduh, lho kan itu setelah peristiwa, tapi nyatanya nggak, wong di dalam (Kamp Plantungan) ada yang ngaji sudah bagus-bagus, tidak mungkin mendadak begitu.” (hlm. 243).
Pada tahun 1977, pemerintah mulai melakukan pembebasan terhadap tahanan politik wanita Plantungan secara bertahap hingga tahun 1979. Tetapi, masa pembebasan bukan berarti akhir bagi bekas tahanan politik. Meskipun telah diberi pembinaan, mereka tetap mengalami ketersingkiran sosial, seperti ditolak keluarganya sendiri dan dikucilkan masyarakat. Di samping itu, pemerintah Orde Baru melarang bekas tahanan politik dan keturunannya bekerja sebagai ABRI, pegawai negeri sipil, dan pegawai perusahaan vital lainnya seperti Telkom dan listrik. Pemerintah juga mengeluarkan ketentuan kepada bekas tahanan politik berkaitan dengan penggunaan kode-kode tertentu pada KTP mereka. Bekas tahanan politik menggunakan kode ET (eks tapol) pada KTP-nya. Larangan lainnya yang tidak dibolehkan bagi bekas tahanan politik adalah bepergian ke luar negeri, kecuali jika hendak menunaikan ibadah haji. Juga tidak diizinkan memilih atau dipilih dalam pemilihan umum. (hlm. 263).
Secara keseluruhan buku hasil adaptasi tesis penulis pada Program Pascasarjana UI ini, tidak dimaksudkan untuk membuka luka lama bangsa atau memupuk dendam sejarah. Melainkan sebagai langkah untuk buka mata buka telinga terhadap sejarah yang selama 32 tahun diselewengkan rezim Orde Baru lewat film Pengkhianatan G 30 S PKI, diorama Lubang Buaya, dan buku-buku teks pelajaran sejarah. Harapannya tentu saja lewat pengungkapan sejarah ini adalah kita dapat belajar dari masa lalu dan mengantisipasi kejadian yang sama tidak berulang kembali di masa mendatang. Semoga.

Thomas Utomo, tinggal di Banyumas. Saat ini bekerja sebagai guru di
SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Post a Comment