Siapa Berani Menebang Pejabat?

Oleh Mohamad Abul Fadlol AF

Sampai saat ini, belum ada dari kalangan pemerintahan yang bisa disebut “bersih”, baik dalam wilayah eksekutif, legislatif atau yudikatif. Kasus pemerasan BUMN yang melibatkan beberapa anggota DPR RI beberapa waktu lalu kembali menampar wajah pemerintah Indonesia.
Tujuan dari trias politika adalah menciptakan checks and balances dalam sistem pemerintahan. Antara ekskutif, legislatif dan yudikatif harus ada batas wilayah wewenang yang jelas, tidak boleh ada intervensi antara satu dengan yang lainnya. Namun, tujuan ini hanyalah slogan belaka. Faktanya, justru ketiga komponen tersebut adalah pengacau keseimbangan negara. Ketiganya berkomplot dengan cara saling “menyuapi” agar lubang korupsi yang pernah digali tidak terungkap lagi, politik ”remis”. (Sindo/13/11/ 12)
Dalam kondisi seperti inilah rakyat Indonesia hidup. Ironis, politik telah memutarbalikkan fakta. Karena dalam demokrasi, raja sesungguhnya adalah rakyat, sedangkan elite penyelenggara negara  hanyalah “budak” bangsa. Sebagai seorang raja, sudah seharusnya rakyat diperlakukan dan dilayani secara istimewa. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya.
“Kepentingan mengalahkan pengabdian,kalimat itulah yang paling cocok untuk menggambarkan kondisi pemerintahan Indonesia. Dengan sistem negara yang menggaji para pejabat, menyebabkan salah orientasi. Negara dijadikan tempat mencari nafkah, bukan untuk mengabdikan diri. Kepentingan mereka tidak hanya di uang, namun juga kekuasaan.
Jadi, pesta demokrasi yang selama ini diselenggarakan hanyalah sebuah euforia sesaat yang tidak berguna. Karena momen tersebut hanya menghamburkan uang negara, namun tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap aspek sosial-ekonomi bangsa. Momen tersebut belum bisa melahirkan orang-orang yang berdedikasi dan berloyalitas tinggi kepada negara.

Reboisasi
Jika dianalisa, mayoritas kursi pejabat diduduki oleh kalangan orang tua. Orang tua merupakan kalangan yang sudah tidak produktif dan cenderung konservatif. Sehingga, di samping jarang melahirkan gagasan-gagasan baru, mereka juga kurang berani melakukan tindakan revolusioner dan cenderung mempertahankan apa yang sudah ada.
Kehadiran orang tua yang kurang produktif dan konservatif inilah yang menyebabkan Indonesia “jalan di tempat”. Kemajuan dalam beberapa aspek hanya sebatas wacana untuk meningkatkan popularitas semata. Pengelolaan anggaran negara tidak pernah maksimal, selalu rawan praktik korupsi dan hukum diperjualbelikan.
Namun, hal tersebut tak menjadikan kader muda sebagai satu-satunya alternatif yang bisa diharapkan. Karena dalam realitanya, kader muda juga kurang produktif dan  tak lepas dari jeratan kasus suap-korupsi.
Standar penggerak pemerintahan tidak cukup dengan hanya mengandalkan pengalaman semata, melainkan harus diiringi kompetensi dan loyalitas yang tinggi. Namun, mayoritas “penghuni” pemerintahan Indonesia, baik tua atau muda belum memenuhi standar tersebut.
Ibarat alam, para pejabat saat ini merupakan hasil pertumbuhan dari bibit pohon yang kurang berkualitas. Bentuknya kerdil, tidak lurus, rapuh dan berpenyakitan. Padahal, pohon memiliki fungsi penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, jika kualitas pohon saja kurang baik, maka fungsi-fungsi tersebut tentunya tidak bisa dimaksimalkan. Oleh karena itu, pohon-pohon tersebut harus ditebang dan digantikan bibit-bibit yang lebih berkualitas (reboisasi).
Tujuan dari reboisasi adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu untuk meminimalisir polusi udara dan membangun kembali ekosistem alam. Jadi, pemerintahan Indonesia harus ditanami “orang-orang” yang berkualitas dan berloyalitas. Orang-orang yang bisa menghasilkan “gagasan-gagasan segar” untuk menyelesaikan masalah kompleks yang sedang dihadapi rakyat. Dan merekalah yang kelak akan menyeimbangkan kembali ekosistem trias politika di Indonesia.
Untuk mendapatkan bibit “penggerak negara” yang berkualitas tentu bukan hal yang mudah. Butuh proses pencarian yang selektif, tidak dadakan. Karena banyak politisi yang mengaku bersih dan loyal. Janji-janjinya setinggi langit namun nol realisasi.
Sangat sulit membedakan mana politisi yang benar-benar baik dan tulus dengan politisi yang busuk. Oleh karena itu, harus ada syarat-syarat berlaku yang hanya bisa dilakukan oleh politisi yang tulus untuk melayani rakyat. Misalnya, para politisi wajib menyerahkan 80-90% dari hartanya sebagai bentuk bukti loyalitas terhadap bangsa. Jika memang berniat mengabdikan diri untuk rakyat, syarat tersebut tentunya bukan masalah.  Sehingga, di masa mendatang, kursi-kursi pemerintahan hanya akan diduduki oleh orang-orang yang baik, bukan sebaliknya.

Revolusioner
Reboisasi berarti revolusi. Untuk merealisasikan agenda ini, dibutuhkan keberanian tingkat tinggi. Jika dulu mahasiswa dengan gagah berani berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru, maka sekarang dibutuhkan pemimpin-pemimpin  yang berani “menebang” pejabat atau birokrat yang bermasalah dalam wilayah kekuasaan masing-masing.
Namun, hanya pemimpin yang memiliki jiwa heroiklah yang mampu mewujudkan indonesia yang “hijau”. Yaitu pemimpin yang mau mengorbankan waktu, tenaga, harta serta nama baik. Pemimpin yang rela meninggalkan comfort area untuk mengabdi kepada bangsa.
Misalnya saja, keterbukaan Dahlan Iskan dalam mengungkap beberapa nama dewan yang terlibat kasus pemalakan BUMN. Tentu Dahlan dimusihi banyak orang karena hal tersebut menyangkut nama baik sebuah instansi terhormat di negeri ini. Pemimpin itu memang harus siap dimusuhi, demi mewujudkan suatu kondisi yang ideal. Siapa berani? Wallahu a’lam bi al-Shawab.

Mohamad Abul Fadlol AF,
pegiat di LPM IDEA IAIN Walisongo Semarang,
alumni MMQ Lirboyo Kediri

Post a Comment