18 August, 2018

Resmi Dilantik, 5 Komisoner Panwaslu Jepara Kini Menjadi Bawaslu

Resmi Dilantik, 5 Komisoner Panwaslu Jepara Kini Menjadi Bawaslu

Lima anggota Bawaslu Jepara, dari kiri: Sujiantoko, Arifin, Zarkoni, Kunjariyanto dan Abd. Kalim
WAWASANews.com, Jepara - Bersama 1.914 orang dari kabupaten/kota lain  serentak se-Indonesia, lima anggota komisioner Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Jepara telah resmi dilantik oleh ketua Bawaslu RI, Abhan, pada Rabu (15/08/2018), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Bawaslu Kabupaten telah melalui serangkaian seleksi mulai dari tes CAT, psikotes, kesehatan jasmani/rohani, FPT dan lain lain. Menurut Abhan, dalam menyeleksi anggotanya, Bawaslu memprioritaskan kualitas anggota agar bisa melakukan fungsi pengawasan, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara  periode 2018- 2023 ini kini beranggotakan Arifin S.Ag, M.Si, Abd. Kalim, M. Pd.I, Sujiantoko, S.H.I., M.M, Muhammad Zarkoni, S.Ag., M.Si dan Kunjariyanto, S.Pd.I. 

Sebelumya, tiga nama awal tersebut telah terlebih dahulu berada di Panwaslu Kabupaten Jepara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 kemarin.

Sebelum resmi menjadi Bawaslu, status lembaga panitia pengawas tingkat kabupaten bersifat ad hoc dan hanya beranggotakan tiga orang anggota komisioner. Ini berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Setelah pelantikan di Bidakara tersebut, kini stastus kelembagaan berganti nama dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara

"Alhamdulillah setelah melalui seleksi yang begitu ketat akhirnya kami mendapatkan amanat untuk tegakkan keadilan pemilu dan mendedikasikan diri untuk Pemilu yang lebih baik," ujar Arifin, salah satu anggota Bawaslu Jepara yang dilantik. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan pasal 92 point c, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tga) atau 5 (lima) orang.

"Kami berlima akan berusaha agar Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," kata Sujiantoko 

Ia menambahkan, Bawaslu akan berusaha mengawasi dan mengawal proses pemilu demi mewujudkan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel dan efisien.

Kunjariyanto anggota komisioner yang baru bergabung di Bawaslu Jepara juga menyatakan kesiapannya mengawal Pemilu, "kami akan berusaha untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas," tuturnya. '

Pelantikan Panwaslu tahun ini tercacat memecahkan rekor MURI sebagai pelantikan pejabat publik terbanyak. (wn-ab)

28 July, 2018

Pesan Ketum Pagar Nusa dalam Kejuaraan Pagar Nusa CUP II Pati

Pesan Ketum Pagar Nusa dalam Kejuaraan Pagar Nusa CUP II Pati

Kejuaraan Pagar Nusa CUP II, Halal Bihalal Keluarga Besar dan Pelantikan Pengurus PAC Pagar Nusa se-Kabupaten Pati, di Gedung Haji, Gembong, Pati, Jateng, Jumat (27/07/2018) siang
WAWASANews.com, Pati - Pimpinan Cabang (PC) Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa adakan Kejuaraan Pagar Nusa CUP II, Halal Bihalal Keluarga Besar dan Pelantikan Pengurus PAC Pagar Nusa se-Kabupaten Pati, di Gedung Haji, Gembong, Pati, Jateng, Jumat (27/07/2018) siang.

Dalam acara tersebut, hadir Gus Nabiel Haroen (Ketua Umum Pimpinan Pusat), Ahmad Ghufron (Sekretaris PW Pagar Nusa NU Jateng), Edy Suyono (Ketua PC Pagar Nusa NU Pati), segenap pimpinan anak cabang dan atlet Pagar Nusa se-Pati, dewan khos Pagar Nusa serta majelis pendekar Pagar Nusa Pati. Turut hadir pula H. Saiful Arifin, Wakil Bupati Pati beserta Forkompimda.

Dalam sambutannya, Mbah Joko, panggilan akrab Ketua PC Pagar Nusa NU Pati, Edy Suyono,  mengatakan bahwa dalam menjaga dan merawat Pagar Nusa perlu istiqomah dan keikhlasan. Diharapkan. para pengurus anak cabang di Pati pada periode 2018-2022 ini dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Sebagai salah satu dari Badan Otonom (Banom) NU, Pagar Nusa merupakan wadah bagi masyarakat Nahdhiyin yang ingin bergelut di dunia pencak silat dan juga satu-satunya Pencak Silat milik NU.

"Pagar Nusa adalah satu-satunya pencak silat yang dimiliki oleh NU, jadi kapanpun NU memanggil, kami siap berada di garis terdepan," terang Mbah Joko

“Semoga dengan dilantiknya pengurus baru ini menjadi langkah awal bagi Pagar Nusa yang lebih baik,” tambah Mbah Joko, yang juga Pengasuh Padepokan SonggoBuono tersebut.

Pembacaan ikrar pelantikan pengurus baru periode 2018-2022 dipimpin oleh Ahmad Ghufron Sekretaris PW Pagar Nusa NU Jateng, kemudian diikuti oleh segenap pengurus baru dengan penuh hikmat dan disaksikan oleh segenap santri Pagar Nusa beserta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Gus Nabiel berpesan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas Pagar Nusa di Bumi Mina Tani ini. Pagar Nusa harus selalu bersiap ketika kiai, NU dan negara memanggil.

Sebelum menutup, Gus Nabiel juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berdiri dan menriakkan yel yel khas Pagar Nusa berikut:

Pendekar - Pagar Nusa
Pagar Nusa - La Gholiba illa Billah
NKRI - Harga Mati
Bela Kyai - Sampai Mati

"Ketika ada gesekan harus mampu menjadi Penetralisir dan selalu berkoordinasi pimpinan di atasnya, terlebih kepada aparat terkait," tegas Gus Nabiel. (wn-ab)

26 July, 2018

Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Masyarakat Papua Gelar Demo

Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Masyarakat Papua Gelar Demo


WAWASANews.com, Jayapura – Menyikapi proses divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia, masyarakat Papua akan menggelar demonstrasi secara nasional di tiga lokasi, Jayapura, Jakarta dan Manokwari pada tanggal 1 Agustus 2018.

Hal ini disampaikan oleh Samuel Tabuni, Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport, usai pertemuan dengan tokoh agama, pemuda, adat dan mantan pekerja PT. Freeport Indonesia, Rabu (25/07/2018) di Susteran Maranatha, Jayapura.

“Kami bangga jika 51 persen saham Freeport dimiliki oleh Indonesia dan 10 persennya dimiliki oleh Papua. Namun seperti yang terjadi sejak tahun 1967, masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan dalam mengatur kepemilikan perusahaan tambang tersebut,” ujar Tabuni.

Menurutnya, banyak hal yang seharusnya dibicarakan terlebih dahulu antar para pihak yang akan menjadi pemilik PT. Freeport. Di antaranya adalah soal hak pemilik tanah, persoalan lingkungan dan pasca tambang, peluang ekonomi Orang Asli Papua dari industri pertambangan yang dijalankan Freeport, Hak Asasi Manusia yang dilanggar hingga manfaat fiscal yang didapat oleh pemerintah daerah.

Ia mencontohkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sering disebut sebagai dana satu persen yang tidak pernah jelas berapa angka nominalnya.

Yusak Andato, tokoh pemuda Papua dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Tanah Papua ini bukan tanah yang tak bertuan. Demikian juga Bumi Amungsa dimana lokasi tambang Freeport berada bukan tidak ada poemiliknya.

“Dengan momen hari masyarakat adat sedunia, maka kami masyarakat adat Papua akan mempertanyakan posisi kami dalam kepemilikan Freeport maupun setiap proses kebijakan dalam perusahaan tersebut,” ujar Andato.

Ditambahkannya, sejak tahun 1967, nasib orang Papua digantungkan dalam kontrak karya 1 dan 2 yang akan selesai pada tahun 2021 nanti. Tentunya, masyarakat adat Papua tidak mau lagi bernasib sama jika Freeport kembali melanjutkan operasi tambang mereka, baik dalam kepemilikan seperti saat ini ataupun jika telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan yang bernama Inalum.

Kordinator aksi demo di Jayapura, Pendeta John Baransano menambahkankan ia telah berkordinasi dengan gereja-gereja di Tanah Papua, terkait rencana aksi demonstrasi ini. Sebab gereja, menurutnya harus peka dan membela kepentingan umatnya yang tertindas.

“Tinggalkan dulu perbedaan, mari kita bersama perjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak anak cucu kita di kemudian hari,” kata Pendeta Baransano.

Dukungan untuk aksi demonstrasi ini datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disampaikan oleh anggota MRP , John Wob. Anggota MRP asal Merauke ini mengatakan aksi demonstrasi memang tepat dilakukan saat hari masyarakat adat sedunia. Masyarakat adat dimanapun berada seharusnya memperjuangkan hak-hak mereka, tidak terkecuali masyarakat adat Papua.

“Kami juga akan mempertanyakan posisi orang Papua dalam kepemilikan Freeport. Kami sangat mendukung aksi ini dan kami harapkan aksi ini bisa bersinergi dengan MRP yang akan mendatangi pemerintah pusat berkaitan dengan proses divestasi 51 persen saham itu,” kata Wob.

Menjelang berakhirnya kontrak karya II, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Freeport melakukan proses divestasi 51 persen kepemilikan saham. Head of Agreement (Kesepakatan Payung) yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli antara PT Freeport McMoran (Perusahaan induk Freeport) dan Inalum tersebut mencakup perpanjangan operasi 2 x10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter dan stabilitas finansial divestasi saham Inalum di PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 51 persen dari sebelumnya sebesar 9.36 persen.

Proses ini mengundang reaksi berbagai kalangan di Tanah Papua karena dianggap tidak melibatkan masyarakat Papua sebagai pemilik tanah dimana Freeport menjalankan industri pertambangannya. Selain masalah keterlibatan, besaran kepemilikan saham yang diberikan untuk pemerintah daerah di Papua dianggap belum mencerminkan keadilan selain tidak ada kejelasan skema pengalihan 10 persen saham yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua. (wn-ab)

Sumber: Babe

Kecopetan 1 Miliar Sebelum ke Amerika

Kecopetan 1 Miliar Sebelum ke Amerika


Ilustrasi kecopetan. Foto: istimewa
Oleh Dahlan Iskan

WAWASANews.com - Saya harus ke Amerika lagi. Dalam waktu dekat. Tapi kemarin saya menangis. Dalam hati. Menangis sungguhan. Uang rupiah yang saya siapkan menjadi tidak begitu berarti. Di mata dolar.

Saat itulah saya sadar: sebagian uang saya hilang begitu saja. Padahal uang itu ada di bank. Masih ada. Tapi nilainya begitu merosot. Saya merasa telah kecopetan. Atau kena rampok.

Uang senilai Rp 20 miliar itu tinggal Rp 19 miliar nilainya. Kehilangan Rp 1 miliar. Hanya dalam waktu tiga bulan. Betapa banyak orang yang tiba-tiba kecopetan seperti itu.

Satu miliar itu banyak. Bagi saya. Itu uang hasil keringat. Banting tulang. Enak banget yang mencopetnya.

Kalau Anda punya tabungan Rp 10  miliar berarti Anda kecopetan Rp 500 juta. Kalau simpanan Anda Rp 1 miliar Anda kecopetan Rp 50 juta. Agar tidak merasa kecopetan baiknya Anda tidak ke luar negeri dulu. Anda tetap kecopetan tapi tidak terasa. Tidak terasa tapi tetap kecopetan.

Memang saya tergolong orang bodoh. Sudah tahu rupiah bakal kalah. Rupiah bakal merosot. Sudah tahu kinerja ekspor kita loyo. Sudah tahu yang dipikir orang di atas sana lebih banyak hanya politik. Kok saya tidak menyimpan uang dalam dolar.

Diam-diam saya harus memuji para pengusaha. Yang menyimpan uangnya dalam mata uang asing. Dulu saya akan mengecam mereka sebagai tidak nasionalis. Tidak cinta NKRI. Tidak cinta Pancasila. Sekarang saya merasakan sendiri kecopetan begitu banyak. Itu menyakitkan.

Maka yang akhirnya betul adalah: mulut tetap berteriak cinta NKRI dan cinta Pancasila tapi simpanannya dalam dolar. (dis)

Sumber: JPNN

Jokowi: Kita Ini Defisit, Impornya Banyak Ekspornya Lebih Sedikit

Jokowi: Kita Ini Defisit, Impornya Banyak Ekspornya Lebih Sedikit

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/07/2018). Foto: Bey Mahmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
WAWASANews.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada seluruh Tim Pengendali Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah atas pencapaian inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk kepala daerah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah atas capaian inflasi yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, segenap anggota tim pengendali inflasi baik di tingkat pusat dan daerah karena selama 4 tahun ini kita betul-betul bisa menekan inflasi pada angka di bawah 4 persen," ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Presiden merinci tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir yaitu 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017. Hal ini menurut Presiden bisa terjadi karena ada sinergi yang baik antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

"Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Ada satgas pangan yang juga ada di pusat maupun daerah juga bekerja dengan baik," lanjutnya.

Walaupun demikian, Presiden berharap inflasi bisa terus diturunkan hingga menyentuh angka antara 1 atau 2 persen, "Saya kira kalau ini kita teruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil yang kita harapkan semakin tahun semakin turun dan kita harapkan nanti antara 1 atau 2 persen, itu target kita, sehingga seperti negara-negara yang maju, stabilitas harga itu betul-betul bisa kita jaga," ucap Kepala Negara.

Investasi Berorientasi Ekspor dan Substitusi Impor
Pada kesempatan yang sama, Presiden menuturkan dua problem besar yang menjadi kewajiban bersama yang masih harus dicarikan jalan keluarnya bagi negara kita, yaitu problem defisit transaksi berjalan dan problem defisit neraca perdagangan. Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.

"Neraca perdagangan, saya titip meski sudah berkali-kali saya sampaikan, ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit, impornya banyak ekspornya lebih sedikit. Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha," katanya.

Oleh karena itu, Presiden pun berpesan kepada para kepala daerah agar memprioritaskan pemberian izin untuk investasi yang berorientasi ekspor dan investasi yang berkaitan dengan substitusi barang-barang impor.

"Sekali lagi, yang namanya investasi yang orientasinya ekpor, buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga, hari itu juga. Biar besok dia langsung bisa bangun. Ini pelayanan, kecepatan," kata Presiden.

Presiden pun menuturkan bahwa di pusat sudah ada sistem perizinan terintegrasi berupa Online Single Submission (OSS). Nantinya, Presiden melanjutkan, OSS ini bisa diterapkan juga di daerah.

"Ini mau kita urus yang pusat dulu. Tapi ini nanti bisa masuk ke provinsi, kabupaten, kota. Bisa ditelusuri di mana berhentinya izin-izin itu," imbuhnya. (wn-ab/bey)