16 September, 2018

Kang Maman Suherman Ikut Meriahkan ArtKids 2018

Kang Maman Suherman Ikut Meriahkan ArtKids 2018

Direktur ArtKids memberikan kenang-kenangan kepada Kang Maman usai kegiatan kelas literasi. (doc.)
JEPARA - WAWASANEWS.COM, Acara festival anak bernama ArtKids 2018 yang digelar Rumah Belajar Ilalang bekerjasama dengan Rumah Literasi Jepara dan Komnas Perlindungan Anak Jepara berlangsung meriah. Rentetan kegiatan telah digelar dan antusiasme para anak pun tinggi. Tak hanya itu, artis yang populer di acara Indonesia Lawak Club, Maman Suherman juga turut hadir dan memeriahkan acara.

Kegiatan yang tahun lalu dikenal sebagai olimpiade dolanan anak ini, menampilkan banyak sekali karya seni para anak di wilayah Kabupaten Jepara, termasuk Karimunjawa. Seperti karya lukisan, gambar, foto, kerajinan tangan, dan karya seni pertunjukan musik tradisional hingga pertunjukan teatrikal. Khusus Kang Maman (sapaan akrab Maman Suherman), ia mengisi kelas literasi di acara ArtKids.

Direktur ArtKids, sekaligus owner Rumah Belajar Ilalang, Muhammad Hasan menjelaskan,kegiatan ini merupakan program lanjutan dari program olimpiade dolanan anak yang sebelumnya telah digelar sejak enam tahun lalu.

"Tahun ini, kami buat konsep apreasiasi karya seni anak-anak dalam bentuk dan nama ArtKids. Kebetulan penyelenggaraan kegiatan ini juga bertepatan dengan hari literasi internasional," ujar lelaki yang akrab dipanggil Den Hasan, Sabtu, 15 September 2018.

Menurutnya, program sebelumnya yang dikenal sebagai olimpiade dolanan anak (Odol) telah dimulai sejak tahun 2013 silam. Tahun ini merupakan tahun ke-6, dan diberi nama baru yakni ArtKids. Tujuan pemberian nama baru tersebut adalah ingin menfokuskan apreasiasi terhadap karya seni anak.

"Dari tahun ke tahun sejak 2013 lalu, antusiasme pengunjung selalu meningkat. Dimulai dari pengunjung hanya ratusan, kemudian berkembang menjadi ribuan pengunjung dari total pengunjung yang hadir," terangnya.

Khusus kegiatan ArtKids ini, pihaknya membuat rentetan kegiatan lain juga. Seperti literasi fiksi, kelas literasi, talkshow dan lain sebagainya. Meski begitu, kegiatan khas yakni dolanan anak, panggung bocah, loka karya dan yang lainnya tetap tidak ketinggalan dan selalu ada.

"Ini berkat kerja tim panitia, dan berbagai pihak. Alhamdulillan, konsep sederhana dan kembali ke alam yang digagas dapat memaksimalkan semua kegiatan yang diprogramkan," katanya. WKZ

15 September, 2018

Pengukuhan Komnas PA Jepara Dimeriahkan Karya Seni Anak

Pengukuhan Komnas PA Jepara Dimeriahkan Karya Seni Anak

Ketua Komnas PA Jepara, Wahyu Khoiruz Zaman saat memberikan sambutan pertama usai dikukuhkan.(doc.)
JEPARA-WAWASANEWS.COM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Jepara secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Komnas PA Provinsi Jawa Tengah, DR. Endar Susilo, SH. MH. Pengukuhan tersebut digelar bersama dengan serangkaian acara yang dikemas dalam tema besar festival ArtKids, di Kecapi Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, pada Sabtu 15 September 2018.

Acara digelar secara meriah dengan berbagai rentetan kegiatan, seperti kelas literasi fiksi, sarasehan parenting, pameran karya seni anak, pertunjukan seni anak, mendongeng, hingga dolanan tradisional anak. Acara secara umum dimulai sejak Jumat 14 September 2018 dan berakhir pada 16 September 2018.

Kegiatan festival ArtKids merupakan kegiatan yang digelar secara kerjasama antara sejumlah komunitas anak di Jepara, terutama Rumah Belajar Ilalang dan Rumah literasi Jepara dengan Komnas PA Jepara.
Peserta ArtKids di Jepara. (doc.)
"Ini kegiatan dengan nuansa alami dan asri yang pertama buat saya selama ini. Sederhana, santai, dengan sajian singkong dan kopi, peserta di bawah pohon dan banyak anak-anak serta komunitas belajar dan bermain anak. Namun tetap khidmat," ujar Endar Susilo.

Menurut Endar, Komnas PA Jepara harus mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka melindungi anak yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. "Pemerintah saat ini benar-benar memperhatikan nasib anak karena merekalah masa depan bangsa dan negara ini. Perhatian itu tertuang dalam banyak hal, seperti sejumlah aturan yang khusus baik Undang-undang maupun aturan lain di bawahnya," terangnya.

Untuk itu, lanjut Endar, Komnas PA Jepara harus berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk memberantas para pelaku kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Perangkat untuk melawan predator anak sudah cukup lengkap bahkan ada wacana lebih dikuatkan dan diperlengkap lagi.

Sementara itu, Ketua Komnas PA Jepara, Wahyu Khoiruz Zaman, MSI mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. "Kegiatan pengukuhan ini menjadi salah satu media sosialisasi kepada publik tentang keberadaan Komnas PA di Kabupaten Jepara," kata Wahyu.
Karya seni anak yang dipamerkan. (doc.)
Ia menuturkan, Komnas PA Jepara membuka layanan aduan masyarakat tentang anak. Sehingga diperlukan sosialisasi yang masif agar masyarakat luas mengetahui keberadaannya. "Apalagi di Kabupaten Jepara masih tergolong daerah yang tingkat kekerasan anak masih tinggi. Sehingga perlu adanya terobosan agar meminimalisir atau mengurasi terjadinya kekerasan pada anak," terangnya.

Ia menambahkan, fenomena kekerasan pada anak layaknya gunung es di tengah laut. Yang nampak di permukaan adalah pucuknya atau sebagian kecil. Sedangkan di dalam diyakini masih lebih banyak lagi. Sehingga perlu perhatian khusus untuk menangani permasalahan tersebut.

"Kami berharap keberadaan kami ini dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Jepara," tandasnya.

Bupati Jepara, yang diwakili oleh Edy Jatmiko mengatakan, pihaknya senang dengan keberadaan Komnas PA Jepara yang telah dikukuhkan ini. Menurutnya, ini akan semakin menambah energi untuk menangani persoalan anak di wilayah Kabupaten Jepara.

"Kami berharap agar nantinya Komnas PA Jepara dapat bermitra dengan instansi terkait, baik dari unsur pemerintah Kabupaten Jepara maupun dengan yang lainnya," imbuhnya. WKZ

18 August, 2018

Resmi Dilantik, 5 Komisoner Panwaslu Jepara Kini Menjadi Bawaslu

Resmi Dilantik, 5 Komisoner Panwaslu Jepara Kini Menjadi Bawaslu

Lima anggota Bawaslu Jepara, dari kiri: Sujiantoko, Arifin, Zarkoni, Kunjariyanto dan Abd. Kalim
WAWASANews.com, Jepara - Bersama 1.914 orang dari kabupaten/kota lain  serentak se-Indonesia, lima anggota komisioner Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Jepara telah resmi dilantik oleh ketua Bawaslu RI, Abhan, pada Rabu (15/08/2018), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Bawaslu Kabupaten telah melalui serangkaian seleksi mulai dari tes CAT, psikotes, kesehatan jasmani/rohani, FPT dan lain lain. Menurut Abhan, dalam menyeleksi anggotanya, Bawaslu memprioritaskan kualitas anggota agar bisa melakukan fungsi pengawasan, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara  periode 2018- 2023 ini kini beranggotakan Arifin S.Ag, M.Si, Abd. Kalim, M. Pd.I, Sujiantoko, S.H.I., M.M, Muhammad Zarkoni, S.Ag., M.Si dan Kunjariyanto, S.Pd.I. 

Sebelumya, tiga nama awal tersebut telah terlebih dahulu berada di Panwaslu Kabupaten Jepara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 kemarin.

Sebelum resmi menjadi Bawaslu, status lembaga panitia pengawas tingkat kabupaten bersifat ad hoc dan hanya beranggotakan tiga orang anggota komisioner. Ini berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Setelah pelantikan di Bidakara tersebut, kini stastus kelembagaan berganti nama dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara

"Alhamdulillah setelah melalui seleksi yang begitu ketat akhirnya kami mendapatkan amanat untuk tegakkan keadilan pemilu dan mendedikasikan diri untuk Pemilu yang lebih baik," ujar Arifin, salah satu anggota Bawaslu Jepara yang dilantik. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan pasal 92 point c, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tga) atau 5 (lima) orang.

"Kami berlima akan berusaha agar Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," kata Sujiantoko 

Ia menambahkan, Bawaslu akan berusaha mengawasi dan mengawal proses pemilu demi mewujudkan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel dan efisien.

Kunjariyanto anggota komisioner yang baru bergabung di Bawaslu Jepara juga menyatakan kesiapannya mengawal Pemilu, "kami akan berusaha untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas," tuturnya. '

Pelantikan Panwaslu tahun ini tercacat memecahkan rekor MURI sebagai pelantikan pejabat publik terbanyak. (wn-ab)

28 July, 2018

Pesan Ketum Pagar Nusa dalam Kejuaraan Pagar Nusa CUP II Pati

Pesan Ketum Pagar Nusa dalam Kejuaraan Pagar Nusa CUP II Pati

Kejuaraan Pagar Nusa CUP II, Halal Bihalal Keluarga Besar dan Pelantikan Pengurus PAC Pagar Nusa se-Kabupaten Pati, di Gedung Haji, Gembong, Pati, Jateng, Jumat (27/07/2018) siang
WAWASANews.com, Pati - Pimpinan Cabang (PC) Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa adakan Kejuaraan Pagar Nusa CUP II, Halal Bihalal Keluarga Besar dan Pelantikan Pengurus PAC Pagar Nusa se-Kabupaten Pati, di Gedung Haji, Gembong, Pati, Jateng, Jumat (27/07/2018) siang.

Dalam acara tersebut, hadir Gus Nabiel Haroen (Ketua Umum Pimpinan Pusat), Ahmad Ghufron (Sekretaris PW Pagar Nusa NU Jateng), Edy Suyono (Ketua PC Pagar Nusa NU Pati), segenap pimpinan anak cabang dan atlet Pagar Nusa se-Pati, dewan khos Pagar Nusa serta majelis pendekar Pagar Nusa Pati. Turut hadir pula H. Saiful Arifin, Wakil Bupati Pati beserta Forkompimda.

Dalam sambutannya, Mbah Joko, panggilan akrab Ketua PC Pagar Nusa NU Pati, Edy Suyono,  mengatakan bahwa dalam menjaga dan merawat Pagar Nusa perlu istiqomah dan keikhlasan. Diharapkan. para pengurus anak cabang di Pati pada periode 2018-2022 ini dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Sebagai salah satu dari Badan Otonom (Banom) NU, Pagar Nusa merupakan wadah bagi masyarakat Nahdhiyin yang ingin bergelut di dunia pencak silat dan juga satu-satunya Pencak Silat milik NU.

"Pagar Nusa adalah satu-satunya pencak silat yang dimiliki oleh NU, jadi kapanpun NU memanggil, kami siap berada di garis terdepan," terang Mbah Joko

“Semoga dengan dilantiknya pengurus baru ini menjadi langkah awal bagi Pagar Nusa yang lebih baik,” tambah Mbah Joko, yang juga Pengasuh Padepokan SonggoBuono tersebut.

Pembacaan ikrar pelantikan pengurus baru periode 2018-2022 dipimpin oleh Ahmad Ghufron Sekretaris PW Pagar Nusa NU Jateng, kemudian diikuti oleh segenap pengurus baru dengan penuh hikmat dan disaksikan oleh segenap santri Pagar Nusa beserta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Gus Nabiel berpesan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas Pagar Nusa di Bumi Mina Tani ini. Pagar Nusa harus selalu bersiap ketika kiai, NU dan negara memanggil.

Sebelum menutup, Gus Nabiel juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berdiri dan menriakkan yel yel khas Pagar Nusa berikut:

Pendekar - Pagar Nusa
Pagar Nusa - La Gholiba illa Billah
NKRI - Harga Mati
Bela Kyai - Sampai Mati

"Ketika ada gesekan harus mampu menjadi Penetralisir dan selalu berkoordinasi pimpinan di atasnya, terlebih kepada aparat terkait," tegas Gus Nabiel. (wn-ab)

26 July, 2018

Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Masyarakat Papua Gelar Demo

Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Masyarakat Papua Gelar Demo


WAWASANews.com, Jayapura – Menyikapi proses divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia, masyarakat Papua akan menggelar demonstrasi secara nasional di tiga lokasi, Jayapura, Jakarta dan Manokwari pada tanggal 1 Agustus 2018.

Hal ini disampaikan oleh Samuel Tabuni, Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport, usai pertemuan dengan tokoh agama, pemuda, adat dan mantan pekerja PT. Freeport Indonesia, Rabu (25/07/2018) di Susteran Maranatha, Jayapura.

“Kami bangga jika 51 persen saham Freeport dimiliki oleh Indonesia dan 10 persennya dimiliki oleh Papua. Namun seperti yang terjadi sejak tahun 1967, masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan dalam mengatur kepemilikan perusahaan tambang tersebut,” ujar Tabuni.

Menurutnya, banyak hal yang seharusnya dibicarakan terlebih dahulu antar para pihak yang akan menjadi pemilik PT. Freeport. Di antaranya adalah soal hak pemilik tanah, persoalan lingkungan dan pasca tambang, peluang ekonomi Orang Asli Papua dari industri pertambangan yang dijalankan Freeport, Hak Asasi Manusia yang dilanggar hingga manfaat fiscal yang didapat oleh pemerintah daerah.

Ia mencontohkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sering disebut sebagai dana satu persen yang tidak pernah jelas berapa angka nominalnya.

Yusak Andato, tokoh pemuda Papua dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Tanah Papua ini bukan tanah yang tak bertuan. Demikian juga Bumi Amungsa dimana lokasi tambang Freeport berada bukan tidak ada poemiliknya.

“Dengan momen hari masyarakat adat sedunia, maka kami masyarakat adat Papua akan mempertanyakan posisi kami dalam kepemilikan Freeport maupun setiap proses kebijakan dalam perusahaan tersebut,” ujar Andato.

Ditambahkannya, sejak tahun 1967, nasib orang Papua digantungkan dalam kontrak karya 1 dan 2 yang akan selesai pada tahun 2021 nanti. Tentunya, masyarakat adat Papua tidak mau lagi bernasib sama jika Freeport kembali melanjutkan operasi tambang mereka, baik dalam kepemilikan seperti saat ini ataupun jika telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan yang bernama Inalum.

Kordinator aksi demo di Jayapura, Pendeta John Baransano menambahkankan ia telah berkordinasi dengan gereja-gereja di Tanah Papua, terkait rencana aksi demonstrasi ini. Sebab gereja, menurutnya harus peka dan membela kepentingan umatnya yang tertindas.

“Tinggalkan dulu perbedaan, mari kita bersama perjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak anak cucu kita di kemudian hari,” kata Pendeta Baransano.

Dukungan untuk aksi demonstrasi ini datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disampaikan oleh anggota MRP , John Wob. Anggota MRP asal Merauke ini mengatakan aksi demonstrasi memang tepat dilakukan saat hari masyarakat adat sedunia. Masyarakat adat dimanapun berada seharusnya memperjuangkan hak-hak mereka, tidak terkecuali masyarakat adat Papua.

“Kami juga akan mempertanyakan posisi orang Papua dalam kepemilikan Freeport. Kami sangat mendukung aksi ini dan kami harapkan aksi ini bisa bersinergi dengan MRP yang akan mendatangi pemerintah pusat berkaitan dengan proses divestasi 51 persen saham itu,” kata Wob.

Menjelang berakhirnya kontrak karya II, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Freeport melakukan proses divestasi 51 persen kepemilikan saham. Head of Agreement (Kesepakatan Payung) yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli antara PT Freeport McMoran (Perusahaan induk Freeport) dan Inalum tersebut mencakup perpanjangan operasi 2 x10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter dan stabilitas finansial divestasi saham Inalum di PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 51 persen dari sebelumnya sebesar 9.36 persen.

Proses ini mengundang reaksi berbagai kalangan di Tanah Papua karena dianggap tidak melibatkan masyarakat Papua sebagai pemilik tanah dimana Freeport menjalankan industri pertambangannya. Selain masalah keterlibatan, besaran kepemilikan saham yang diberikan untuk pemerintah daerah di Papua dianggap belum mencerminkan keadilan selain tidak ada kejelasan skema pengalihan 10 persen saham yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua. (wn-ab)

Sumber: Babe