Laknat Bapak Marah

Esai

Oleh Arif Saifudin Yudistira

Kisah politik kita seperti tak lepas dari kultur kekeluargaan yang pernah dianut oleh presiden di masa lampau. Tak hanya Soekarno, Soeharto pun massif menggunakan konsepsi kekeluargaan dalam lingkungan politik dan kenegaraan kita.  Maka dengan politik keluarga itulah, kekuasaan dijalankan dan disalahgunakan. Kita pun mendapati kisah politik kekeluargaan dalam tubuh Partai Demokrat. Bila kita melihat seolah-olah karena kemarahan Bapak (SBY), maka Partai Democrat selaku anak yang dibesarkan pun mesti menurut dan mendengarkan “Apa Kata Bapak” (SBY). Termasuk Anas Urbaningrum yang sampai sakit-sakitan atau Ibas yang langsung mengundurkan diri dari DPR demi partainya. 
Kisruh dan kemelut Partai Demokrat belum usai. Publik dibuat bingung dengan masa depan partai politik di negeri ini. Selain partai politik hanya berkutat di tataran internal, prestasi mereka cukup tinggi dalam urusan korupsi. Bila dahulu kita mendengar teriakan dan suara keras dari kedua partai yang paling kencang mengkampanyekan anti korupsi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS), maka kedua partai inilah yang saat ini menjadi perbincangan publik gara-gara korupsi. Korupsi memang pelik dan ruwet bila bersinggungan dengan perkara politik.
Korupsi justru jadi kambing hitam kisruh di internal partai politik.  Partai politik seolah lalai akan tugas mereka. Buru-buru menutupi “borok“ mereka dengan penataan internal hingga safari politik. Bila Partai Demokrat memilih pembenahan internal, kita justru melihat PKS sibuk dengan dakwah politiknya ke daerah-daerah. Hal ini mengesankan bahwa partai politik seperti lupa akan tujuan politiknya sendiri.
Kita patut curiga bahwa lemahnya sistem kepartaian kita bukan melulu perkara korupsi. Ada yang lebih mendasar yang menyebabkan partai politik jadi rapuh dan keropos. Persoalan yang keropos dan rapuh itu adalah persoalan kepemimpinan. Barangkali kita patut menilik logika kepemimpinan ala Islam atau ala Paus dalam agama Katolik. Dalam kepemimpinan Islam kita mengenal konsepsi kepemimpinan abdillah (hamba Alloh), bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba. Seorang yang mengalami laku benar-benar menghamba itulah yang akan diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin.
Konsepsi kepemimpinan ala Jawa sebenarnya tak jauh beda, memimpin itu mengabdi, menghamba, dan menuruti apa kehendak yang dipimpin. Bila dalam Katolik kita menerima kabar yang mengejutkan bahwa Paus mengundurkan diri karena belum bisa menjadi hamba bagi hamba-hamba Tuhan.

Hilang
Logika kepemimpinan politik yang menghamba inilah yang kini dianggap aneh, dan bahkan menyimpang. Konsepsi kepemimpinan yang melayani, memberikan semua yang diberi untuk yang dipimpin itulah yang kini jarang ditemui dalam pemerintahan kita. Jokowi barangkali adalah sosok yang bisa jadi rujukan sosok menerapkan urusan kepemimpinan itu menghamba. Memimpin itu menderita, mengutip Agus Salim.
Sedang dalam konteks negeri kita, para pemimpin mestinya menjadi hamba rakyat, bukan sebaliknya, hamba partai politik. Pemimpin yang tak menjadi hamba bagi yang dipimpin itulah yang sebenarnya perlu dikasih peringatan dan kalau perlu, dengan kemarahan. Anehnya SBY justru mengingatkan para menterinya setelah mengingatkan partai-partainya. SBY mengingatkan Lapindo untuk segera melunasi ganti rugi yang sampai sekarang belum beres. Ia mengatakan “Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat.“ (Kompas, 13/2/13).

Klise
Seruan ala SBY di atas cenderung menjadi bumerang. Pasalnya, tanggungjawab perkara Lapindo justru bila dikembalikan tak lepas dari faktor ketegasan presiden dalam menyelesaikan pelbagai persoalan. Jangan dulu ribut mengurusi tahun politik. Tahun politik semakin ambigu tatkala diartikan sebagai ajang pamer partai dan mencari popularitas di mata rakyat.
Penyelesaian kisruh di Partai Demokrat ini pun cenderung menambah benang ruwet, bukan menyelesaikannya. Partai Demokrat terlihat lebih agresif bila mengurusi kemerosotan popularitasnya, citra partai dan lain-lain. Bapak sedang marah, tapi kemarahan itu tak ditangkap oleh anaknya. Bila bapak kita ibaratkan rakyat kita, dan anak itu adalah Partai Demokrat saat ini. Kondisi itulah yang sedang terjadi saat ini.
Bukan seperti sebaliknya yang kita dengar selama ini. Bapak itu adalah SBY dan anak-anaknya adalah para petinggi partai seperti Anas maupun Ibas. Mestinya setelah rakyat marah, Ibas selaku wakil dari rakyat tetap fokus pada agenda-agenda kerakyatan, bukan sebaliknya, mengurusi partainya dan mengundurkan diri. Berbeda dengan Anas, yang sakit tapi masih bekerja demi agenda-agenda kepartaiannya.
Sikap Ibas dan SBY justru mencerminkan partai mereka tak lebih dari partai massa, bukan partai kader. Perjuangan yang didengung-dengungkan membela kepentingan rakyat justru sebaliknya berbelok. Kisruh di Partai Demokrat ini mestinya menjadi pelajaran penting bagi partai politik lain di negeri ini. Bahwa politik yang dibangun dengan adiluhung, meminjam Amien Rais, mestinya tidak dikotori dengan persoalan-persoaloan korupsi dan persoalan kekuasaan melulu.   
Oleh karena itu, menjadi pemimpin atau memasuki partai politik tak lebih daripada menjadi sekadar hamba atau pelayan yang dengan penuh keberimanan dan penuh keikhlasan menyerahkan dengan iklas harta, jiwa dan raga kita kepada rakyat kita. Bukan sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh Ibas, yang justru mengundurkan diri dari DPR, lembaga yang mewakili rakyat kita. Ternyata, meski bapak (rakyat) sudah marah-marah, akhirnya tak didengarkan juga  oleh anaknya yakni Partai Demokrat itu sendiri dan partai-partai lainnya yang justru kisruh menghadapi pemilu 2014. Rakyat (bapak, red.) memang lagi pusing dan naas kali ini.  

Arif Saifudin Yudistira, mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Surakarta (UMS), pegiat di Bilik Literasi Solo

Post a Comment