Iklan

Media Massa Tidak Boleh Dimiliki Ketua Parpol

WAWASANews.com
Jumat, 15 Februari 2013 | 22.40 WIB Last Updated 2013-02-15T17:05:38Z
Depok-WAWASANews.com
Yayasan Bina Insan Cita (YBIC) Bidang Media, pada Rabu siang (13/2), menggelar acara Temu Insan Pers dan Dialog Publik dengan tema “Peran Pers dalam Dinamika Politik Nasional Menjelang 2014” yang bertempat di Gedung Graha Insan Cita, Jalan Lafran Pane 100, Depok.
Tokoh pers yang hadir sebagai pembicara antara lain, Dr Marlinda Purnomo (Penyiar TV), Nasihin Masha (Pemimpin Redaksi Republika) dan Wahyu Muryadi (Pemimpin Redaksi Tempo Media Corporation), dengan moderator M. Alfan Alfian (Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta).
Pers, media, dan politik menjadi inti dari materi dalam acara ini. Ketua YBIC, Dr. Ir. H. Akbar Tanjung, dalam sambutannya menyatakan keharusan pers bersinergi dengan pemerintah untuk memberitakan informasi apa adanya dan tidak memihak kelompok yang berkepentingan politik dan kekuasaan semata.
“Seharusnya pers berperan mencerdaskan bangsa, bukan sebaliknya. Yang terpenting, pers harus netral dan mampu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Jangan sampai pers berpihak pada oknum yang salah,” kata Akbar.

Memihak Yang Benar
Selama ini, banjir informasi melanda media massa, baik online maupun cetak. Hal inilah yang menjadikan masyarakat bingung dan terprovokasi dengan isu politik tidak jelas dan tidak sehat.
Ada beberapa solusi yang ditawarkan pemateri untuk menghadapi dinamika tahun politik 2013-2014 ini. Dr Marlinda Purnomo menyatakan, pers harus menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Harus netral. Memberitakan apa adanya. Menjadi filter. “Pers tidak boleh menjadi pemain ketiga dalam konflik kepentingan politik,” katanya.
Nasihin Masha juga menyatakan bahwa pers harus tetap menjaga indepedensi dan objektifitas. Media massa tidak boleh dimiliki ketua parpol. “Selain itu, pers juga harus mampu memproses berita sesuai kaidah jurnalistik,” ujarnya.
Pemateri lain, Wahyu Muryadi juga menyerukan agar semua perusahaan pers menekankan kode etik jurnalisik. Jangan sampai media massa menjadi ajang periklanan politik bagi para politisi. “Boleh memihak, tapi harus memihak pada yang benar,” ungkapnya. (Hamidulloh Ibda, peserta dari Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Cabang Semarang)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Media Massa Tidak Boleh Dimiliki Ketua Parpol

Trending Now

Iklan

Jual Flashdisk Isi Ribuan Buku Islam PDF