Kecam Udinus Pecat Mahasiswa, Aktivis LPM Demo

Gubernur Janji Akan Komentar Soal Tragedi Wahyu dan Udinus

Semarang-WAWASANews.Com
Puluhan aktivis pers kecam Udinus yang memecat Wahyu
Foto: www.merdeka.com
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Indonesia Dewan Kota Semarang melakukan aksi penolakan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat aktvis pers mahasiswa oleh Universitas Dian Nuswantoro, dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, Rabu, (25/9). Aksi tersebut diikuti oleh perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dari berbagai kota, antara lain dari Kab. Pati, Kudus, Jepara, Pekalongan dan D.I Yogyakarta.
Dari Patung Kuda Universitas Diponegoro (UNDIP) Pleburan Semarang, puluhan aktivis pers mahasiswa dari berbagai kota itu long march menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang sambil menutup mulut pakai plaster. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai aksi bungkam. Ini sebagai simbol bahwa beberapa kebebasan berpendapat insan pers telah dibungkam. Terutama soal kasus pemecatan Wahyu Dwi Pranata, Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro yang dipaksa mengudurkan diri karena pemberitaannya di blog pribadi dan beberapa tulisannya di Portal Online WAWASANews.Com (disini dan disini) yang menyangkut beberapa kasus di kampusnya beberapa waktu lalu.
“Kasus pemaksaan pengunduran tersebut tidak sesuai dengan  tanggung jawab dari suatu institusi pendidikan yang seharusnya mendidik,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjend) PPMI Nasional Daffi, dalam orasinya.
Selain kasus yang menimpa Wahyu, dalam aksi yang hanya berlangsung sekitar 20 menit itu, Daffi juga menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada lembaga pers mahasiswa di Indonesia seperti pencekalan Kampus Unigha, Aceh, terhadap LPM Pijar karena memberitakan kasus korupsi, pencekalan kampus STIM Bongaya terhadap LPM Watak karena dituduh mempropaganda mahasiswa saat pelatihan dan kasus-kasus lain yang telah menimpa beberapa LPM di Indonesia.
“Jika dalam institusi pendidikan kebebasan berpendapat dikekang dan di kebiri, bagaimana dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,”katanya
Dari beberapa kasus pembungkaman yang terjadi, mereka menuntut empat hal sebagaimana tertera dalam press release yang mereka sebarkan. Pertama, mengecam tindakan pembungkaman pada kebebasan berpendapat dan kritik yang membangun bagi mahasiswa. Kedua, meminta dengan tegas pihak Dikti untuk menegur secara langsung dan meninjau kembali kampus bermasalah. Ketiga, mengajak seluruh pemimpin di Indonesia agar bijak dalam menjalankan hak tanya dan hak jawab dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman kepada mahasiswanya. Keempat, meminta negara melindungi berjalannya kebebasan berpendapat dalam institusi-institusi pendidikan.
Di depan Kantor Gubernur itu mereka berharap, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Probowo menemui mereka dan memberikan tanggapan langsung atas permasalahan ini. Namun, setelah ditunggu sekitar 15 menit, gubernur tidak juga datang menemui. Akhirnya, kepala bagian pemerintahan Drs. Supriyono yang menemui peserta aksi. “Pak Ganjar Pronowo sedang tidak di kantor,” kata Supriyono.
Ia berjanji, dalam jangka dua hari ke depan pihak gebernur akan memberikan komentar melalu media massa terkait dengan masalah ini. Tepat pukul 10.37 peserta aksi itu meninggalkan halaman gedung gubernur dengan membawa harapan.
“Jika selama dua hari ke depan gubernur tidak memberikan komentarnya melalui media, kami akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi,” ujar Daffi. (Arifin)

Post a Comment