 |
| Cover Terjemah Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi. |
WAWASANews.com - Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wal Wilayat Ad-Diniyyah (الأحكام السلطانية والولايات الدينية), yang berarti Hukum-Hukum Kekuasaan dan Kewenangan Keagamaan, merupakan salah satu karya penting Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi dalam bidang fiqih siyasah atau tata kelola pemerintahan menurut Islam.
Dalam edisi terjemahan ini, kitab tersebut hadir dengan judul Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Pembahasannya menguraikan berbagai ketentuan mengenai kepemimpinan, kewenangan pejabat, administrasi negara, serta hubungan antara kekuasaan dan pelaksanaan syariat. Silakan download via link di bawah ini:
Salah satu pembahasan utama kitab ini adalah pengangkatan kepala negara atau imam, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi, mekanisme pengangkatan, kewajiban pemimpin, hingga persoalan ketika jabatan tersebut kosong atau pemegangnya tidak lagi mampu menjalankan tugas.
Selain itu, Imam Al-Mawardi membahas pengangkatan menteri, gubernur, pemimpin jihad, serta pejabat yang menangani urusan kehakiman. Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan batas kewenangan tersendiri. Sebab, dalam pandangan fiqih siyasah, kepemimpinan berkaitan erat dengan amanah, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan bersama.
Baca: Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah (13 Jilid)
Pembahasan kitab ini juga menjangkau berbagai lembaga dan urusan publik. Di dalamnya terdapat kajian tentang hakim dan peradilan, kewenangan hakim khusus atau qadhi, penyelesaian perkara melalui lembaga madzalim, perwakilan keluarga, imam shalat, serta pemimpin penyelenggaraan ibadah haji.
Adapula pembahasan mengenai petugas pemungut zakat beserta jenis harta yang dikenai zakat, seperti hewan ternak, hasil pertanian, emas dan perak, barang dagangan, serta harta lainnya. Imam Al-Mawardi menguraikan persoalan harta fai' dan ghanimah, pembagian rampasan perang, jizyah, kharaj, pengelolaan tanah, sumber air, fasilitas umum, serta tanah wakaf.
Baca: Terjemah Al-Umm Imam Syafi'i (16 Jilid)
Ragam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa perhatian fiqih siyasah mencakup persoalan pemerintahan secara luas, dari penetapan pemimpin hingga pengelolaan kekayaan publik. Pun demikian, ketentuan-ketentuan dalam kitab ini perlu dipahami dalam konteks sejarah, pemikiran fiqih klasik, dan perkembangan sistem ketatanegaraan masa kini.
Dengan ketebalan 464 halaman PDF, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam dapat menjadi bahan bacaan bagi santri, mahasiswa, pengajar, peneliti, maupun pembaca umum yang tertarik mempelajari pemikiran politik Islam. Bila ingin memperluas wawasan tentang hubungan antara agama, hukum, dan pemerintahan, mari download kitab ini. (wn-ab)
